7 Larangan PNS di Tahun Politik - Blog Pak Yogi

7 Larangan PNS di Tahun Politik

7 Larangan PNS di Tahun Politik - Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang disingkat Bawaslu memberikan himbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak melanggar tujuh larangan selama Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Presiden 2019.

Dalam edaran Bawaslu yang secara tertulis, jika PNS harus menjaga netralitasnya selama tahun politik. Mengingat tahun tersebut akan digelarnya pemilu legislatif dan maupun pemilihan presiden.

Adapun Dasar hukumnya antara lain adalah UU nomor 5 tahun 2014 yang berbunyi : Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain dasar hukum diatas Bawaslu juga mempunyai dasar hukum lain yaitu diantaranya UU nomor 10 tahun 2016, PP 53 tahun 2010, PP 42 tahun 2004, dan Surat MenPANRB.

Oke langsung saja di bawah ini adalah 7 larangan ASN di Tahun politik :

  1. ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah.
  2. Dilarang memasang spanduk promosi kepada calon.
  3. Dilarang mendekati Parpol terkait dengan pengusulan dirinya atau orang lain menjadi calon.
  4. Dilarang mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online atau media sosial.
  5. Dilarang menjadi pembicara pada pertemuan Parpol.
  6. Dilarang foto bersama calon.
  7. Dilarang menghadiri deklarasi calon, baik itu dengan atau tanpa atribut Parpol.

Catatan : Jika PNS terbukti melanggar maka akan diberikan sanksi administratif dan atau sanksi hukuman disiplin mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala sampai dengan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
Itulah tadi informasi penulis mengenai 7 Larangan PNS di Tahun Politik. Sekian dari saya semoga bermanfaat.
DMCA.com Protection Status

Posting Komentar

0 Komentar